Sukses Di Usia Muda

Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Sarjana Terapan

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa munculnya period reformasi, yang sejak awal mendukung kebebasan ini, mendorong warga negara untuk mengekspresikan pendapat, aspirasi dan kepentingan mereka secara bebas dan terbuka, termasuk ekspresi ideologi yang pada masa Orde sangat dibatasi atau ditekan. Di antara ekspresi itu ada tindakan yang berlebihan sehingga melahirkan konflik, perselisihan dan kekerasan dalam masyarakat, baik yang berlatarbelakang politik, ekonomi, etnis, agama dan sebagainya. Sebagai masyarakat majemuk, sejak awal bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai masyarakat beragama yang moderat dan toleran, dan bahkan menjadi contoh toleransi beragama di dunia.

Mempelajari politik Indonesia

345E313Teori dan Praktek Diplomasi3 sksMata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan diplomasi bagi mahasiswa HI dan memberikan dasar bagi mereka yang ingin berkarir di kementerian luar negeri ataupun lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta yang membutuhkan keterampilan diplomasi. Bahasan mata kuliah ini mencakup dasar dan landasan diplomasi, serta tugas dan fungsi bagi negara dan aktor non-negara. Ini penting bagi seorang konsultan politik Islam yang bertugas menyusun strategi bagi para kandidat untuk mempengaruhi pemilih dan mendapatkan dukungan dalam kampanye mereka. Para politisi atau orang-orang yang ingin menjadi politisi memanfaatkan jasa konsultan politik untuk membentuk imej positif, mempengaruhi liputan media, dan tujuan akhirnya supaya politisi ini mendapatkan jabatan yang mereka inginkan. Selain untuk politisi, konsultan politik juga bisa bekerja untuk kelompok kepentingan umum seperti organisasi kemanusiaan. Konsultan politik membantu dalam hal birokrasi, dan merumuskan strategi untuk memajukan tujuan mereka.

Dinegara sedang berkembang seperti Indonesia, kebijakan moneter dan kebijakan luar negeri belum berjalan seperti yang diharapkan. Dengan demikian, peranan kebijakan fiskal dalam bidang perekonomian menjadi semakin penting. Saat ini bagi bangsa Indonesia politik merupakan entitas yang kurang disukai, bahkan dibenci. Hal ini dikarenakan prilaku para politikus yang tidak konsisten antara ucapan dan tindakan dilapangan. Politik kita terlalu banyak mempertontonkan konflik bahkan banyak mencampuradukan kepentingan politik dengan isu SARA, sehingga menimbulkan kekerasan yang menyebabkan banyak rakyat yang menjadi korban, baik secara fisik maupun jiwa.

Partisipasi politik yang kongkrit terdiri dari kesempatan memilih dan berkampanye selama pemilu. Disamping itu, partisipasi juga bisa berbentuk melakukan lobi, demonstrasi, mogok, protes, petisi, pawai, boikot dan bahkan kekerasan politik. Kegiatan ini bisa jadi dilakukan secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dalam bentuk partai politik , civil society seperti organisasi profesi dan organisasi massa, maupun kelompok-kelompok primordial, seperti etnis dan wilayah. Partisipasi politik menjadi salah satu indikator demokrasi, sehingga semakin banyak partisipasi pada umunya dianggap sebagai sesuatu yang baik; dan sebaliknya, semakin kurang partisipasi dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Dalam masyarakat yang plural dan multikultur, memenuhi semua aspirasi dan kepentingan bukanlah merupakan hal yang mudah. Ini berarti bahwa beberapa diantaranya mungkin tidak dapat dipenuhi dan hal ini dapat menyebabkan kondisi yang tidak memuaskan, yang kemudian dapat mengarah kepada protes atau bahkan konflik dan kekerasan antar anggota kelompok sosial atau politik.

Pemerintah di era reformasi tidak membatasi partisipasi politik rakyat, melainkan mengarahkan agar aspirasi itu bisa tersalurkan dengan baik melalui fungsionalisasi secara optimum partai-partai politik dalam melakukan peran komunikasi politik ; dan kelompok-kelompok masyarakat warga dalam melakukan perannya sebagai interest group dan stress group. Di samping itu, proses politik dalam sistem demokrasi seperti pemilihan umum dan pengambilan kebijakan publik yang dilaksanakan secara bebas dan terbuka dimaksudkan untuk membuat konflik seperti itu dapat dikelola dan diselesaikan secara beradab melalui badan legislatif dan yudikatif. Pemilu-pemilu yang telah berlangsung di era reformasi cukup baik dan demokratis, sehingga Indonesia dinilai sebagai negara demokratis tersebesar ketiga di dunia, meski dalam beberapa hal masih muncul kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada, seperti kecurangan, manipulasi suara, politik uang, konflik dan sebagainya.

Perubahan kurikulum menurut Zahratul mengacu pada kurikulum inti dari Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia , kurikulum universitas, kurikulum fakultas, dan kurikulum program studi yang meliputi wajib prodi dan pilihan prodi. “Saat ini, mata kuliah prodi wajib terdiri dari 95 sks, prodi pilihan terdiri dari 59 sks, fakultas terdiri dari 17 sks, dan universitas terdiri dari 14 sks. Kurikulum ini memiliki beberapa perubahan, seperti perubahan mata kuliah dan perubahan minat dari pemerintahan lokal menjadi analis pemerintahan, jadi sekarang tersedia dua minat, yaitu aparatur pemerintahan dan analis pemerintahan.”jelas Zahratul Idami.

Pengakuaan akan eksistensi agama dalam kehidupan bernegara diwujudkan terutama dalam bentuk pengakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara serta adopsi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional dan pengambilan kebijakan publik, seperti legislasi hukum-hukum agama tertentu menjadi hukum nasional. Di samping itu, negara juga mengakui eksistensi partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa yang berbasis agama. Hanya saja, kini terdapat perkembangan yang menarik dalam orientasi politik warga yang sekaligus menggabungkan antara proses sekularisasi dan desekularisasi.

Sedangkan produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah/negara pada saat itu yang merupakan garis pokok arah pembentukan hukum, seperti GBHN pada masa pemerintahan orde baru atau Prolegnas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berlaku pada saat ini. Di sisi lain, modernisasi politik yang demokratis di period reformasi berimplikasi kepada meningkatnya partisipasi rakyat serta munculnya partai-partai politik baru, termasuk partai-partai agama .